MALANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, mengintensifkan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi *cooling system* yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah selama tahap kampanye berlangsung.
Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, menegaskan bahwa patroli Kamtibmas ini dirancang agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sekaligus menjaga agar situasi tetap terkendali di tengah dinamika tahapan kampanye Pilkada.
“Kami meningkatkan patroli dialogis untuk menciptakan suasana yang kondusif. Dalam kegiatan ini, personel juga memberikan imbauan kepada warga untuk waspada terhadap berita hoaks yang dapat memicu perpecahan,” ujar AKP Dadang, Sabtu (9/11/2024).
Dalam setiap patroli, petugas dari Satuan Samapta Polres Malang bersama jajaran Polsek setempat melakukan pendekatan dialogis dengan warga. Mereka mengunjungi pemukiman, pasar, dan tempat berkumpul lainnya guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terkait Pilkada.
Salah satu pesan yang terus disampaikan adalah pentingnya bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Polisi mengingatkan agar warga tidak mudah terpengaruh berita yang belum terbukti kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial.
“Selama masa kampanye ini, informasi yang tidak akurat atau bersifat provokatif berpotensi tersebar cepat di tengah masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menghindari sikap konfrontatif,” jelas AKP Dadang.
Patroli ini, selain memastikan keamanan, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkada dengan semangat positif. Menurut AKP Ponsen, strategi ‘cooling system’ di Kabupaten Malang akan terus dilaksanakan hingga seluruh tahapan Pilkada selesai.
Upaya pengamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.
